Standar Penilaian Indonesia 300

10 Jun 2020

Standar Penilaian Indonesia, SPI 300 bertujuan: menciptakan kerangka dan persyaratan untuk penilaian Real Properti yang akan mengharmonisasikan praktik penilaian.

Aset Takberwujud (ATB) diklasifikasikan di luar dari aset Real Properti. Bagaimanapun, nilai dari aset Real Properti dapat dikaitkan dengan ATB yang memiliki dampak material. Oleh karena itu adalah penting bagi Penilai untuk mengklarifikasi dalam Lingkup Penugasan apakah penilaian ATB termasuk atau tidak termasuk dalam perhitungan.

Namun tidak bertujuan untuk memberikan panduan khusus mengenai bagaimana penilaian harus dilaksanakan atau menggantikan kualifikasi atau prosedur yang diterapkan Penilai.

Penilaian Real Properti sering diperlukan untuk berbagai tujuan termasuk dan tidak terbatas untuk tujuan penjaminan utang, transaksi jual beli, perpajakan, litigasi, kompensasi, proses kepailitan dan pelaporan keuangan.

 

SPI 300 tentang Real Properti memiliki bahasan pokok, setidaknya ada 5 (lima) hal distandarkan. Lima bahasan tersebut:

  1. Jenis dan Hak Real Properti,
  2. Lingkup Penugasan dan Implementasi,
  3. Ringkasan proses penilaian dan prinsip-prinsip dasarnya,
  4. Pendekatan dan Metode Penilaian,
  5. Dasar Nilai dan Pertimbangan khusus dalam Real Properti.

Penilai Real Properti perlu menyadari kompleksitas pasar dan objek transaksi berupa Real Properti di dalamnya. Perbedaan properti di pasar Real Estat dan antara properti secara individual direfleksikan secara akurat dan dapat diandalkan apabila KPUP digunakan sebagai acuan. Hubungan antara penilaian bisnis dan properti dengan bisnis khusus, dengan penilaian Real Properti harus dipahami secara utuh. Real Properti dinilai sebagai entitas terpisah, yaitu aset fisik dimana hak kepemilikan tertentu diberikan. Dalam penilaian Bisnis atau Properti dengan Bisnis Khusus (PBK), perlu dikaji apakah yang dinilai adalah entitas bisnis atau aset PBK dimana Real Properti mungkin merupakan salah satu komponennya.

Hak kepentingan properti umumnya, ditentukan oleh negara atau masing-masing yurisdiksi dan sering diatur di dalam legislasi daerah atau nasional. Sebelum melakukan penilaian untuk Real Properti, Penilai harus memahami kerangka hukum yang relevan dan memengaruhi hak kepentingan yang dinilai. Real properti adalah kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada real estat atau hubungan hukum penguasaan yuridis oleh pemilik atas real estat. Hubungan hukum ini biasanya tercatat di dalam suatu dokumen, misalnya sertifikat kepemilikan atau perjanjian sewa.

Oleh karena itu, properti merupakan suatu konsep hukum yang berbeda dengan real estat, dimana real estat mewakili aset secara fisik. Real properti meliputi semua hak, hubungan-hubungan hukum, dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan real estat. Sebaliknya, real estat meliputi tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda yang secara alamiah terdapat di atas tanah dan melekat pada tanah, seperti bangunan dan bentuk pengembangan lainnya.

Penggunaan istilah ‘realty’ kadang digunakan untuk membedakan real properti atau real estat dari kategori properti lainnya yaitu personal properti, yang di beberapa referensi disebut sebagai ‘personalty’.

 

Real Properti meliputi tiga jenis hak yang mendasar, yaitu: Hak superior atas tanah, Hak subordinasi dan Hak untuk menggunakan tanah atau bangunan tapi tanpa hak kepemilikan eksklusif atau control.

Sifat unik dari tanah dan bangunan yang tidak dapat dipindah atau bergerak memberikan pengertian bahwa pemindahan kepemilikan jangan diartikan fisiknya namun bentuk pengalihannya pada transaksi atau pertukaran, hanya terhadap hak kepentingan. Oleh karena itu, nilai melekat pada hak properti dan bukan pada bentuk fisiknya.

Perlu dibedakan hak kepemilikan atas tanah atau tanah dan bangunan (pengembangan atas tanah) dan hak menguasai untuk menggunakan tanah atau tanah dan bangunan, menjadi sesuatu yang berbeda.

Share

loan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *